JAKARTA , JATIMUPDATE.COM – Heru Subagia, S.I.P., M.M. menyatakan kesiapan untuk masuk dalam bursa calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan mengisi kekosongan jabatan setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, Rabu (18/11/2026).
Kesiapan tersebut disampaikan Heru melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Surat bernomor 001/GIPCAWAPRES/XI/2026 itu tertanggal 17 November 2026 dan ditujukan ke Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam surat tersebut, Heru menyatakan mengajukan permohonan sekaligus menyampaikan kesediaannya untuk dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga berakhirnya masa jabatan 2024–2029.
Heru juga mencantumkan data diri serta rekam jejaknya sebagai bahan pertimbangan Presiden.
Namun, pengajuan tersebut belum menjadikan Heru Subagia sebagai calon Wakil Presiden resmi.
Bukan Jalur Independen
Secara konstitusional, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong memiliki mekanisme tersendiri. Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari.
Wakil Presiden dipilih dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Dengan demikian, tidak terdapat mekanisme pencalonan “jalur independen” untuk pengisian jabatan Wakil Presiden dalam kondisi tersebut.
Karena itu, surat yang disampaikan Heru lebih tepat dipahami sebagai pengajuan diri dan permohonan agar dipertimbangkan oleh Presiden, bukan pendaftaran sebagai calon Wapres melalui jalur independen.
Presiden Usulkan Dua Nama, MPR Memilih
Mekanisme pengisian Wapres pengganti berbeda dengan proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu.
Dalam kondisi kekosongan jabatan, Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR memilih satu dari dua nama tersebut dalam sidang.
Artinya, seseorang yang menyampaikan surat kepada Presiden tidak otomatis memperoleh status sebagai calon Wakil Presiden dalam proses konstitusional.
Status sebagai kandidat dalam proses resmi baru memiliki dasar setelah namanya masuk dalam dua calon yang diusulkan Presiden kepada MPR.
Surat Diterima, Belum Berarti Disetujui
Dalam dokumen yang disampaikan Heru, surat tersebut disebut telah memperoleh tanda atau cap penerimaan bertanggal 18 November 2026.
Namun, tanda penerimaan administrasi tidak dapat diartikan sebagai persetujuan pencalonan maupun penetapan Heru sebagai calon Wakil Presiden.
Tanda tersebut hanya menunjukkan bahwa surat atau dokumen telah diterima oleh pihak yang dituju.
Dengan demikian, masih terdapat tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum seseorang dapat disebut sebagai calon Wapres resmi dalam proses pengisian jabatan tersebut.
Heru Nyatakan Siap Dipertimbangkan
Dalam suratnya, Heru menyatakan pengajuan tersebut dilandasi tanggung jawabnya sebagai warga negara serta keinginannya untuk turut berkontribusi dalam menjaga demokrasi dan pemerintahan Indonesia.
Ia juga menyatakan kesediaan apabila dirinya dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong.
Namun, keputusan akhir mengenai siapa saja yang akan masuk dalam dua nama calon tetap berada pada Presiden untuk kemudian diajukan kepada MPR.
Karena itu, hingga saat ini status Heru Subagia adalah figur yang telah mengajukan diri dan menyatakan kesiapan untuk dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden.
Heru belum berstatus sebagai calon Wapres resmi, belum termasuk dua nama yang diajukan Presiden kepada MPR, dan belum menjadi Wapres terpilih.
Tahapan selanjutnya akan ditentukan melalui proses konstitusional antara Presiden dan MPR sesuai ketentuan yang berlaku.